c Pembina/pengurus/pengawas yayasan yang merangkap jabatan sebagai pimpinan/dosen/pegawai perguruan tinggi yang diselenggarakannya, agar segera menyesuaikan terhitung sejak ditetapkannya surat edaran ini. Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 26 Maret 2021 Direktur Jenderal, Nizam. Unduhan: Merekaditerima Bendahara YKKBI, Adam dan beberapa pengurus yayasan lainnya. "Seharusnya PNS tidak boleh lagi memegang posisi jabatan di perusahaan swasta karena hal itu melanggar peraturan pemerintah yang sudah ada tentang PNS.", katanya. Jakarta- Menjadi birokrat alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) ternyata tidak mudah. Bekerja demi negara, seorang PNS memiliki beberapa hal yang tidak boleh dilakukannya. Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terdapat larangan bagi PNS dan sanksi yang diberikan jika melanggar. SEJARAHSINGKAT PERSIT Organisasi istri prajurit TNI AD Persit Kartika Chandra Kirana lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang dijiwai Jadipengelola dan pengurus rumh sakit swasta tsb tidk ad pmberitahuan kjelasan tentg karyawan yg ingin mendftar mnjdi PNS. oleh karena itu pengelola dan pngurus tdk memiliki kjelasan yg lbih teperinci untk kryawan yg ingn mndftr mnjdi PNS. 3. Jadi ketersediaan listrik bagi kehidupan masyarakat Indonesia sangat merugikan krena PLN harus UntukYKP, para PNS di lingkungan Pemkot Surabaya, mulai Sekretaris Daerah Hendro Gunawan, Kepala Bappeko Eri Cahyadi, hingga Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Maria Theresia Ekawati Rahayu, menjadi pengurus sementara. Karena PNS, mereka tak boleh mengambil gaji dari YKP. Risma pun lebih sreg bila kelak YKP itu menjadi BUMD. KODEETIK DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN. Pasal 1: Setiap pendiri, pengawas dan insan Yadapen dengan sadar melaksanakan visi dan misi Yadapen. Pasal 2: 1) Setiap pendiri, pengurus, pengawas dan insan Yadapen wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran, mengedepankan moral, dedikasi dan jujur, berlandaskan nilai-nilai kristiani. 2 MenurutPemerintah, ketentuan Pasal 5 UU Yayasan bertujuan untuk memiahkan kekayaan yayasan dengan kekayaan pendirinya. Demi tercapainya tujuan yayaan dan untuk menjamin yayasan tidak disalahgunakan, maka eseorang yang menjadi Pembina, pengurus dan pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji,upah,atau honor tetap. rsBFkv. BerandaKlinikKetenagakerjaanHukumnya Rangkap Men...KetenagakerjaanHukumnya Rangkap Men...KetenagakerjaanJumat, 12 Juni 2020Saya bekerja di dua tempat yang berbeda, satu di instansi pemerintah dan satunya di perusahaan swasta. Apakah itu salah?Boleh tidaknya seseorang merangkap pekerjaan sebagai pegawai swasta dan aparatur sipil negara perlu memerhatikan ketentuan berikut dari segi perusahaan swasta, perlu dilihat ada tidaknya ketentuan terkait di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; dari segi instansi pemerintahan dengan status pegawai negeri sipil, perlu diperhatikan batasan-batasan berikut perusahaan swasta tempat bekerja bukan merupakan perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; perusahaan tersebut memiliki tujuan dan fungsi sosial; mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang; tidak merangkap jabatan di pemerintahan; tidak menggangu tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS, sehingga tetap dapat dikerjakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; dan tidak menganggu ketentuan jam kerja; dari segi instansi pemerintahan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja “PPPK”, perlu diperhatikan adanya larangan tersebut dalam disiplin PPPK yang disusun instansi tempat bekerja. Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Perspektif Perusahaan SwastaNamun demikian, ketentuan mengenai larangan tersebut dapat saja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat[1]nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;jabatan atau jenis pekerjaan;tempat pekerjaan;besarnya upah dan cara pembayarannya;syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dantanda tangan para pihak dalam perjanjian sebuah peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat[2]hak dan kewajiban pengusaha;hak dan kewajiban pekerja/buruh;syarat kerja;tata tertib perusahaan; danjangka waktu berlakunya peraturan perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat[3]hak dan kewajiban pengusaha;hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dantanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja Instansi PemerintahanNamun mengingat pekerjaan kedua Anda berada di instansi pemerintahan, kami asumsikan Anda berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara “ASN”, yaitu profesi bagi Pegawai Negeri Sipil “PNS” dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja “PPPK” yang bekerja pada instansi pemerintah.[4]Dari sudut pandang ini, ada perlunya kita meninjau ketentuan bagi masing-masing jenis ASN tersebut, baik sebagai PNS maupun hal ini, PNS dilarang untuk menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin. PNS juga dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.[5]Pelanggaran atas kedua ketentuan ini dapat berujung pada hukuman disiplin berat, berupa[6]penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun;pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;pembebasan dari jabatan;pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; danpemberhentian tidak dengan hormat sebagai peraturan yang lain, juga terdapat ketentuan bahwa PNS hanya dapat bekerja pada perusahaan milik negara atau perusahaan swasta milik instansi resmi yang mempunyai tujuan serta fungsi sosial baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas atau pegawai biasa, atas dasar penugasan dari pejabat yang berwenang dan diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.[7]Penugasan dalam perusahaan tersebut tidak dibenarkan untuk dirangkap dengan jabatan di pemerintahan, kecuali untuk penugasan sebagai pengawas dalam perusahaan.[8]Menurut hemat kami, larangan merangkap dengan jabatan dalam pemerintahan tersebut terkait dengan kemungkinan terganggunya sejumlah kewajiban PNS terkait. Contohnya, kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, serta kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.[9]Pelanggaran atas kewajiban-kewajiban tersebut diberikan hukuman disiplin ringan. Secara spesifik, terkait pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diberikan sanksi[10]teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lima hari kerja;teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama enam sampai dengan 10 hari kerja; danpernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 15 hari demikian, setiap instansi dapat menetapkan disiplin PPPK sesuai dengan karakteristiknya. Tata cara pengenaan sanksi disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan disiplin bagi PNS.[11]Konsekuensi Hukum bagi Status Pekerja SwastaApabila dirangkum, maka boleh tidaknya Anda merangkap pekerjaan sebagai pegawai swasta dan ASN perlu memerhatikan ketentuan berikutdari segi perusahaan swasta, perlu dilihat ada tidaknya ketentuan larangan terkait di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;dari segi instansi pemerintahan dengan status PNS, perlu diperhatikan batasan-batasan berikutperusahaan swasta tempat bekerja bukan merupakan perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;perusahaan tersebut memiliki tujuan dan fungsi sosial;mendapatkan penugasan dari pejabat yang berwenang;tidak merangkap jabatan di pemerintahan;tidak mengganggu tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS, sehingga tetap dapat dikerjakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; sertatidak menganggu ketentuan jam kerja;dari segi instansi pemerintahan dengan status PPPK, perlu diperhatikan adanya larangan tersebut dalam disiplin PPPK yang disusun instansi tempat sanksi disiplin bagi PNS dan PPPK, rangkap pekerjaan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum terhadap hubungan kerja Anda dengan perusahaan swasta telah diuraikan dalam artikel Bisakah Di-PHK Karena Bekerja di Dua Perusahaan?, apabila di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak diatur mengenai larangan tersebut, maka pengusaha tidak dapat memutus hubungan kerja dengan pekerja atas alasan jika di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama diatur mengenai larangan bekerja di dua tempat berbeda, maka pengusaha dapat memutus hubungan sisi lain, jika Anda sejak awal tidak mematuhi ketentuan rangkap pekerjaan untuk PNS dan PPPK di atas, sedangkan perusahaan sendiri mengetahui hal tersebut dan mengabaikannya, menurut hemat kami, perjanjian kerja Anda menjadi batal demi mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu;suatu sebab yang tidak dalam buku Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak hal. 35 menguraikan bahwa perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak UU Ketenagakerjaan sendiri telah ditegaskan pula bahwa ketentuan di dalam perjanjian kerja terkait besaran upah dan cara pembayarannya, serta syarat-syarat kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[12]Dalam hal ini, larangan yang dilanggar adalah syarat-syarat rangkap pekerjaan bagi PNSyang telah diuraikan di informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban kami, semoga Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta Sinar Grafika, 2003.[1] Pasal 54 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[2] Pasal 111 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[3] Pasal 124 ayat 1 UU Ketenagakerjaan[5] Pasal 4 angka 3 dan 4 PP 53/2010[6] Pasal 13 angka 3 dan 4 jo. Pasal 7 ayat 4 PP 53/2010[8] Pasal 3 ayat 2 PP 6/1974[9] Pasal 3 angka 5 dan 11 PP 53/2010[10] Pasal 8 angka 3 dan 9 PP 53/2010[11] Pasal 52 ayat 2 dan 3 PP 49/2018[12] Pasal 54 ayat 2 UU KetenagakerjaanTags Ilustrasi Yayasan Kanker Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bahwa pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusian yang tidak mempunyai badan hukum berbentuk yayasan ini, tidak mengenal istilah anggota yayasan, namun yayasan wajib memiliki organ dan atau kepengurusan. Lantas, bagaimana mekanisme penggangkatan pengurus yayasan. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Nah, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan umumnya kepengurusan yayasan diantaranya terdiri dari seorang ketua yayasan, sekretaris dan bendahara. Kepengurusan yayasan diangkat oleh pembina yayasan. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat 1 UU Yayasan, yang menyatakan Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 lima tahun dan dapat diangkat bagaimana tatacara pengangkat penggurus yayasan yakni dengan Anggaran Dasar Yayasan yang terdaftar di Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal terdapat pergantian kepenggurusan maka Pembina Yayasan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia. BACA JUGA Apa itu Bank Digital dan Bagaimana Aturan MainnyaAturan Hukum Pengangkatan AnakPasal-Pasal Tentang Akses IlegalAturan Hukum Gelar, Tanda Jasa dan Tanda KehormatanPerjanjian Layanan Pinjaman OnlinePasal Pidana Penimbunan Obat Terapi Covid-19Pasal Pidana Lalai Mengemudikan Kendaraan Bermotor Com as inscrições abertas, saiba como você profissional pode participar do Processo Seletivo Simplificado do Paraná. Confiras as informações necessárias e faça a sua inscrição PSS 2022!O Processo Seletivo Simplificado PSS é uma forma de a Secretaria da Educação do Paraná admitir novos professores. Anunciado de acordo com as necessidades do quadro docente, ele serve para que as pessoas formadas em Licenciaturas, Bacharelados e Pedagogia possam ter aulas atribuídas no ensino fundamental ou docentes com a formação mencionada acima têm vários direitos quando são aprovados no PSS, inclusive abono por resultado e vale transporte. Além disso, cabe dizer que os professores admitidos ficam classificados no regime especial e, se precisarem, desistir dele por intermédio de um termo de – Processo Seletivo SimplificadoAfinal de contas, o que seria PSS? essa é a sigla que identifica o Processo Seletivo Simplificado. Esse processo é realizado pela SEED, com o propósito de fazer a contratação de um determinado número de profissionais para atender diversas escolas estaduais da rede pública de ensino, onde essa contratação tem caráter seja, essa contratação tem como descrição ser de regime especial – CRES, onde tem definido uma data para iniciar a contratação e uma data para ser encerrado o contrato. Mas para participar, o candidato deve atender aos requisitos descritos em PSS 2022 – cronogramaO edital é um documento oficial e é através dele que o candidato deverá seguir as recomendações e as exigências estabelecidas para ser descrito no edital os cargosAssistente Administrativo,Professor,Tradutor e Interprete de Libras,Professor Pedagógico,juntamente com a carga horário eos respectivos importante frisar que para cada cargo existe no site do PSS 2022 um edital contém no edital, a quantidade de cargos ofertados e as unidades. E o calendário do PSS 2022 para que todos possam acompanhar cada Processo Seletivo Simplificado da Secretaria da Educação do Paraná acontece de tempos em tempos, sem existir uma frequência determinada. Como dito, sempre que o quadro de docentes do Estado precisa de novos professores, o PSS é por atender a necessidades pontuais da SED do Paraná, nem todas as disciplinas aparecem em todos os que no ano passado, as vagas foram preenchidas durante 10 minutos depois da abertura das inscrições! Então, deve ficar atento ao cronograma e seja muito bem preparado antes da abertura da inscrição PSS 2022!A inscrição é feita através do site para participar do processo o candidato inicialmente deverá fazer um cadastro de suas informações pessoais para em seguida fazer a sua inscrição. É importante ressaltar que a inscrição para o PSS não obtém cobrança de taxa, ou seja, é uma inscrição totalmente tem interesse de participar da seleção, na sequência desse artigo você confere as instruções de como fazer a sua inscrição para o a Passo de sua inscrição no PSSMesmo a contratação sendo temporário, para fazer a inscrição é muito simples, basta acessar o site do processo seletivo e fazer todo o procedimento para que aconteça a análise de o site seguida, clique na opção Novo Cadastro caso não tenha cadastro feito nesse site. Se tiver cadastro feito, digite seu CPF e a senha cadastrada;Em seguida, faça o preenchimento de seus dados pessoais;Clique em Cadastrar;O candidato será direcionado para a página de inscrição, nela você deve clicar em Inscrições;Escolha o cargo desejado, leia o edital e ao lado, clique em Inscrição;Clique em ”sim, estou ciente dos termos do edital” e clique para confirmar a sua ser feito a inscrição, a próxima etapa do candidato é conferir o resultado que é feito na data descrita no que cada tipo de docente é identificado por uma siglaSL – Deve ser escolhida por quem possui um curso superior só e ele não está terminado caso de quem ainda é estudante;LP – Deve ser escolhida por quem já possui faculdade completa, independentemente de quantos cursos o candidato ao PSS 2022 escolher a sigla errada, a sua inscrição não será contabilizada pela SED 2022 – vencimentosOs vencimentos ajudam as pessoas a decidir para qual vaga concorrer e a secretaria paranaense de Educação é bastante transparente com relação a isso, tanto é que os concorrentes ao PSS 2022 podem conferir as tabelas de vencimento para cada uma tabela de hora-atividade, por exemplo, que é obrigatória para quem possui determinadas jornadas40 horas por semana correspondem a 10 horas-atividade;25 horas por semana correspondem a 6 horas-atividade;17 horas por semana correspondem a 4 horas-atividade;De 9 a 7 horas por semana correspondem a 2 horas-atividade;Menos que isso corresponde a 1 hora-atividadeA totalidade das hora-atividade podem ser consultadas no site da SED vencimentos de cada profissional também são apresentados em uma tabela, inclusive com a indicação dos possíveis reajustes praticados. Entre julho e setembro de 2011, por exemplo, os servidores tiveram 3% adicionados ao seu salário. Em janeiro de 2016, por outro lado, o aumento passou de 10%.Tabela de remuneração e benefíciosProvavelmente, os servidores aprovados no PSS 2022 receberão os vencimentos de acordo com a tabela praticada em janeiro de 2021. Os valores para quem tem 15 aulas atribuídas, por exemplo, são os seguintesR$ 769,36 – Para quem tem licenciatura curta;R$ – Para quem tem licenciatura plena;e, para quem não tem licenciatura, o valor será R$ 743, dos professores, o Processo Seletivo Simplificado 2022 também abrange auxiliais de serviços gerais e técnicos administrativos. O salário-base dos primeiros é de R$ e dos técnicos é de R$ pessoas formadas em Pedagogia também podem se inscrever no PSS 2022 e elas têm seus vencimentos definidos de acordo com a quantidade de horas-aula que possuem por semanaPara 20 horas, são R$ 40 horas, são R$ importante dizer que a Secretaria da Educação do Paraná também arca com o vale transporte e que a base para o seu valor também é a quantidade de horas trabalhadas por semanaQuantidade de horas trabalhadas por semanaVale transporte40 aulas por semanaR$ 825,9830 aulas por semanaR$ 619,4920 aulas por semanaR$ 412,9912 aulas por semanaR$ 247,8009 aulas por semanaR$ 41,30Para os auxiliares de serviços gerais e os técnicos administrativos, o vale transporte oferecido pelo PSS 2022 é sempre de R$ 162,15. Já os pedagogos recebem entre R$ 412,99 e R$ 825,98, de acordo com a necessários para Inscrição PSS 2022O Processo Seletivo Simplificado de 2022 requer a apresentação de certos documentos quando se trata de comprovação de títulos, sendoComprovante de inscrição para o PSS 2022;Certidão Negativa emitida pela Polícia Federal;Certidão de Quitação Eleitoral e título de eleitor;Consulta de Qualificação Cadastral- eSocial;Comprovante de situação do CPF;Certidão negativa de antecedentes criminaisEsses documentos serão requisitados somente na fase de contratação, ou seja, quando o profissional tomar posse. Todos eles podem ser emitidos de forma gratuita e a Certidão de Quitação Eleitoral, por exemplo, pode ser impressa em casa pelo próprio funcionam as convocaçõesAs convocações significam que a pessoa inscrita ficou classificada de forma suficiente para tomar posse em uma função. É necessário que os participantes do PSS 2022 visualizem sempre se existem novas convocações na sua cidade e, claro, se eles estão incluídosPara você acompanhar as convocações referentes ao PSS 2022Acesse a área de convocações aqui;Clique no núcleo regional que você escolheu em sua inscrição;Selecione a cidade escolhida por você;Escolha o cargo;Acesse os documentos PDF de distribuição de aulasExistindo dúvida sobre as convocações, fale com o núcleo regional que você escolheu. Se preferir tentar uma solução virtual, clique aqui para conferir as perguntas frequentes sobre o PSS 2022 no telefones do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional estão listados aqui; o contato da SED Paraná é 41 3340 PSS 2022Após o encerramento das inscrições, o SEED faz a apuração e comprovação da análise de títulos, estando dentro das exigências, sairá inicialmente a partir do dia 05 de Novembro a lista com o nome dos classificados que desejar solicitar recurso, terá o prazo descrito no edital, a classificação final está prevista para acontecer em 14 de a divulgação dos aprovados, esses passaram pelas demais fases do processo e a partir de Janeiro assinar a contratação definitiva para o ano a pena memorizar os passos para inscrição PSS 2022 antes da abertura de inscriçãoVocê poderá fazer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado assimAcesse aqui;Clique em “Novo cadastro”;Informe seus documentos pessoais;Clique em “Salvar”;Acesse a aba “Inscrições”;Todos os PSS abertos no momento serão exibidos;Escolha um deles e clique em “Novas inscrições”, em frente a ele;Será possível visualizar a inscrição feita e isso servirá para confirmar que ela foi recebida pela SED Paraná;Confirme que concorda com os termos do edital;Escolha a etapa;Escolha a função que quer exercer;Além disso, também Escolha o NRE;Confirme tudo é necessário aparecer um retângulo verde com a mensagem “Sua inscrição foi realizada com sucesso”Última atualização em 12 de janeiro de 2022